Dilema Birokrasi Kita

Oleh Bambang Kusbandrijo 

 

Ide kreatif-inovatif birokrasi kita selama ini terpasung oleh konspirasi tinggi antara Pihak Ketiga (Botoh/pengusaha), Top Politik (eksekutif), dan Legislatif. Program pembangunan dan pemberdayaan untuk masyarakat kalau toh ada bentuk dan pelakunya telah didesain oleh legislatif (itupun seringkali lips service/asal ada saja), artinya Dinas, Badan, dan Kantor hanya sebagai payung dan cairnya dana program. Melihat kenyataan ini seringkali pula Badan-Dinas-Kantor enggan untuk mengajukan program dan anggaran, sehingga dampaknya seringkali tidak terserapnya anggaran pembangunan. Celakanya Birokrasi kita disalahkan oleh dua sisi sekaligus, pertama disalahkan oleh legislatif dan pimpinan dipandang tidak kreatif mengajukan program sehingga anggaran tidak terserap, kedua selalu disalahkan masyarakat kenapa tidak peduli dengan keadaan dan nasib rakyat. Pertanyaan yang layak diajukan;

• Salahkah mereka enggan mengajukan program karena harus membuat LPJ yg mesti tidak sesuai dengan faktanya (bisa di KPK-kan)
• Etiskah sebagai pelayan masyarakat melakukan demo mogok melayani masyarakat karena faktanya mereka hanya sebagai alat pengaman konspirasi.
• Layakkah masyarakat mendukung demo tersebut untuk semakin meningkatkan keberpihakan dan pembangunan pro rakyat...

Mari kita diskusikan dengan hati dan pikiran yang tenang.